Untuk
melengkapi postingan tentang sejarah perkembangan Public Relations di dunia sebelumnya, berikut Sejarah perkembangan Public Relations
di Indonesia.
Sejarah
perkembangan Public Relations di Indonesia secara konsepsional terjadi pada
tahun 1950-an. Kala itu berdiri organisasi HUMAS pertama kali di perusahaan
perminyakan negara ( Pertamina). Peranan divisi HUPMAS ( Hubungan Pemerintah
dan Masyarakat ) Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalin hubungan
komunikasi timbal balik dengan pihak klien, relasi bisnis, perusahaan
swasta/BUMN/Asing dan masyarakat.
Kemudian
pada tahun 1954, secara resmi HUMAS diterapkan pada jajaran kepolisian.
Dilanjutkan di berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta pada tahun
1970-an.
Jika
dikaitkan dengan state of being, dan sesuai dengan method of communication,
maka istilah Humas dapat dipertanggung jawabkan. Tetapi, jika kegiatan yang
dilakukan oleh Kepala Hubungan Masyarakat itu, hanya mengadakan hubungan dengan
khalayak di luar organisasi, misalnya menyebarkan press release ke massa media,
mengundang wartawan untuk jumpa pers atau wisata pers, maka istilah hubungan
masyarakat tersebut tidaklah tepat apabila dimaksudkan sebagai terjemahan dari
public relations.1)
Bapak
Rosady Ruslan, SH, MM membagi perkembangan public relations di Indonesia dalam
4 periode2) sebagai berikut
:
1. Periode 1 ( Tahun 1962 )
secara
resmi pembentukan HUMAS di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda,
yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk
bagian/divisi HUMAS. Dijelaskan pula garis besar tugas kehumasan dinas
pemerintah adalah : Tugas strategis yaitu ikut serta dalam proses pembuatan
keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaaannya. Dan tugas taktis yaitu
memberikan informasi, motivasi, pelaksanaaan komunikasi timbal balik dua arah
supaya tercipta citra atas lembaga/institusi yang diwakilinya.
2. Periode 2 ( Tahun 1967 – 1971 )
Pada
periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Tata kerja
badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam
pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan
pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan.
Tahun
1967, berdiri Koordinasi antar Humas Departemen/ Lembaga Negara yang disingkat
“Bakor” yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemen.
Tahun
1970- 1971, Bakor diubah menjadi Bako-humas (Badan Koordinasi Kehumasan
Pemerintah ) yang diatur melalui SK Menpen No. 31/Kep/Menpen/tahun 1971. Yang
menjelaskan sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan RI.
Bakohumas tersebut beranggotakan Humas departemen, Lembaga Negara serta unit
usaha negara/BUMN. Kerjasama antara Humas departemen/institusi tersebut
menitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam
operasi penerangan dan kehumasan.
3. Periode 3 ( Tahun 1972 – 1993 )
Periode
ini ditandai dengan munculnya Public Relations kalangan profesional pada
lembaga swasta umum. Dengan indikator sebagai berikut:
1.
Tanggal 15 desember 1972 didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia
( Perhumas ) sebagai wadah profesi HUMAS oleh kalangan praktisi swasta dan
pemerintah. Seperti wardiman Djojonegoro ( mantan mendikbud), Marah Joenoes
(mantan kahupmas Pertamina), dll
pada
konvensi Nasional HUMAS di Bandung akhir tahun 1993 lahirlah Kode Etik
Kehumasan Indonesia ( KEKI ). Perhumas juga tercatat sebagai anggota
International Public Relations Association ( IPRA) dan ASEAN Public Relations
Organization (FAPRO).
2.
Tanggal 10 April 1987 di jakarta, terbentuklan suatu wadah profesi HUMAS
lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relations ( APPRI ).
Tujuannya adalah sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan –
perusahaaan public relations yang independen (konsultan jasa kehumasan ).
4. Periode 4 ( Tahun 1995 – sekarang )
Periode
ini Public Relations berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus (
spesialisasi PR/HUMAS bidang industri pelayanan jasa). Dengan indikator sebagai
berikut:
1.
Tanggal 27 November 1995 terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang ( H-3).
Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi HUMAS bidang jasa
perhotelan, berkaitan erat dengan organisasi PHRI ( Perhimpunan Hotel dan
Restoran di Indonesia).
2.
Tanggal 13 september 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan
( FORKAMAS) oleh Gubernur BI Soedradjad Djiwandono. Forum ini resmi bagi para
pejabat HUMAS ( Public Relations Officer ), baik bank pemerintah ( HIMBARA),
swasta ( PERBANAS), dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan di
Indonesia.
3.
Keluarnya SK BAPEPAM No.63/1996, tentang wajibnya pihak emiten (perusahaan yang
go public) di Pasar Bursa Efek Jakarta ( BEJ) dan Bursa Efek Surabaya memiliki
lembaga Corporate Secretary.
4.
Berdirinya PRSI ( Pulic Relations Society of Indonesia ) pada tanggal 11
november 2003 di Jakarta. ini menyerupai PRSA ( Public Relations Society of
Amerika), sebuah organisasi profesional yang bergengsi dan berpengaruh serta
mampu memberikan sertifikasi akreditasi PR Profesional (APR) di Amerika yang
diakui secara internasional.
PRSI
atau Masyarakat PR Indonesia (MAPRI) pertama kali dipimpin oleh August
Parengkuan seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan ketua
Perhumas-Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadaran,
kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan serta pastisipasi para anggotanya untuk
berkiprah sebagai PR professional dalam aktivitas secara nasional maupun
internasional.
0 comments:
Post a Comment