Powered by Blogger.
RSS

METODE PENELITIAN SOSIAL


LAPORAN PERKEMBANGAN LATIHAN PENELITIAN

  • Mohon diperhatikan bagi seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Metode Penelitian Sosial (MPS) untuk perkuliahan tanggal 17 dan 24 Desember dipergunakanoleh saudara untuk melakukan latihan penelitian di lokasi yang telah ditentukan.
  • Untuk tanggal 31 Desember dipergunakan untuk melakukan pengolahan data dan analisis sekaligus membuat laporan akhir dari latihan penelitian yang saudara lakukan.
  • Setiap kelompok diwajibkan memberikan laporan perkembangan setiap minggunya melalui blog ini.
  • Lapran perkembangan 1 paling telat tanggal 19 Desember
  • Laporan perkembangan 2 paling telat tanggal 26 Desember
  • Laporan perkembangan 3 paling telat tanggal 3 Desember
  • Isi laporan, hanya menyampaikanperkembangan kegiatan saudara sekaligus juga disampaikan mengenai hambatan dan kesulitan yang dihadapi.
  • Komunikasi selain melalui blog ini , juga bisa dilakukan via email: aos_kuswandi@yahoo.com dan via telp" 085695551778
  • Selamat bekerja, selamat belajar semoga sukses

CONTOH ANGKET LATIHAN PENELITIAN



ANGKET LATIHAN PENELITIAN
MATA KULIAH METODE PENELITIAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNISMA BEKASI
TOPIK: “PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERANAN DPRD KOTA BEKASI”

LOKASI PENELITIAN : Kelurahan……………………..Kecamatan…………………..

TANGGAL PENGISIAN ANGKET :………………………..

NO RESPONDEN :…………………

PETUNJUK PENGISIAN :
Berilah tanda Chek list ( ) atau silang (x ) pada huruf angka pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan kondisi, persepsi, pendapat, keyakinan dan sikap Bapak/Ibu pada saat ini !

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan

2. Pendidikan : 1. SD tidak tamat
2. SD tamat
3. SLTP tidak tamat
4. SLTP tamat
5. SLTA tidak tamat
6. SLTA tamat
7. Sarjana Muda (D3)
8. Sarjana (S1)
9. Pasca Sarjana (S2 dan atau S3)

3. Umur : 1. Kurang dari 20 tahun
2. Antara 20 – 30 tahun
3. Antara 31 – 40 tahun
4. Antara 41 – 50 tahun
5. Antara 51 – 60 tahun
6. Lebih dari 60 tahun

4. Pekerjaan : 1. PNS
2. TNI/POLRI
3. Karyawan Swasta
4. Buruh
5. Dagang/wiraswasta
6. Lain-lain :…………………….(diisi sendiri)



B. VARIABEL KEGIATAN POLITIK RESPONDEN


5. Apakah Bapak aktif dalam salah satu organisasi sosial kemasyarakatan ?
1. Ya
2. Tidak

6. Dalam Pemilu 1999 Bapak/Ibu Memilih Partai Politik (OPP) mana?
1. Partai GOLKAR
2. PPP
3. PDIP
4. PKB
5. PBB
6. PK
7. PAN
8. Lainnya…………………… (Diisi sendiri bila tidak ada dalam pilihan di atas)
9. Tidak memilih (Golput)

7. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu memilih atau tidak memilih salah satu partai peserta pemilu pada Pemilu tahun 1999 ?
1. Karena Kemauan sendiri
2. Karena terpengaruhi oleh orang lain
3. Karena dipaksa oleh pihak-pihak tertentu

8. Apabila Bapak/ibu simpatik terhadap salah satu Partai Politik, apa yang menjadi daya tarik dari Partai tersebut bagi Bapak/Ibu ?
1. Karena Program-program partai yang cukup bagus
2. Karena pengurus partainya pintar-pintar
3. Karena pengurus partainya orang terkenal


C. VARIABEL PENDAPAT RESPONDEN TTG PERANAN DPRD KOTA BEKASI

9. Apakah Bapak/Ibu Mengetetahui/mengenali salah seorang anggota DPRD Kota Bekasi yang menjadi wakil Bapak/Ibu ?
1. Ya
2. Tidak

10. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai peranan anggota DPRD dalam merumuskan aspirasi masyarakat dalam bentuk Kebijakan pembangunan dan Peraturan Daerah?
1. Berperan
2. Kurang Berperan
3. Tidak Berperan

11. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai Kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD dalam Program Pembangunan ?
1. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

12. Selama ini apakah aspirasi dari Bapak/Ibu tersalurkan melalui DPRD Kota Bekasi
1. Seluruhnya tersalurkan
2. Sebagian tersalurkan
3. Tidak tersalurkan

13. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan hasil pembangunan di Kota Bekasi sekarang?
1. Memuaskan
2. Kurang Memuaskan
3. Tidak memuaskan

14. Bila Bapak/Ibu merasa tidak puas dengan peranan anggota DPRD Kota Bekasi sekarang, apa sarannya?

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

CONTOH DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

Almond, Gabriel A., 1978, Comparative Politics: System, Process and Policy, Boston: Little Brown.

-----------------------, and G. Bingham Powell,JR., (ed.), 1996, Comparative Politics Today: A World View, sixth edition, New York: Harver Collins College Publishers.

Amal, Ichlasul, 1988, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Apter , David, E., 1987, Pengantar Analisa Politik, (Terjemahan) , Jakarta: LP3ES.

Azhari, Aidul Fitriciada, 2000, Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi Menurut Konstitusi, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Bingham, Richard D., & David Hedge, 1986, State and Local Government In A Changing Society (Second edition), New York, Mc Graw-Hill, Inc.

Birch, A.,H., 1971, Representative, United States of America, Preager Publisher Inc.

Budiardjo, Mirriam,1986, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia.

------------------------, (ed)., 1981, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta, PT. Gramedia.

------------------------dan Ibrahim Ambong (ed) 1995, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Cord, Robert, L., et.all., 1985, Political Science an Introduction, New Jersey, Prentice-Hall., Englewood Cliffs.

Davey, K.J., 1908, Pembiayaan Pemerintahan Daerah, (terj), Amanullah, dkk., Jakarta: UI-Press.

Dunn, William, D., 2000, Analisa Kebijakan Publik , (Terj. edisi kedua), Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Duverger Maurice, 1959, Political Parties, (terj), Barbara and Robert North, London: Methuen & Co.

A. Surat Kabar, Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

Surat Kabar Kompas 18 Februari 2001.

Kota Bekasi dalam Angka Tahun 2000, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi Tahun 2000.

Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-ndang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun2000 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Monday, December 15, 2008

CONTOH KUTIPAN

Contoh Kutipan langsung lebih dari 3 baris:
Pola hubungan antara DPRD dengan eksekutif terpusat pada kewenangan lembaga tersebut untuk bertindak sebagai wakil rakyat. Menurut Sanit, pola fikir yang demikian berangkat dari asumsi bahwa :
”…Badan Legislatif dan Eksekutif merupakan lembaga pemerintahan (dalam arti luas) yang sama-sama berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk angggota masyarakat. Sungguhpun dengan cara yang berbeda, kedua lembaga tersebut sama memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui proses pemilihan. Sebagian besar anggota DPRD dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, sedangkan eksekutif yang diwakili oleh Kepala Daerah dipilih oleh DPRD sebagai wakil masyarakat”[1].

[1] Arbi Sanit, op.cit.hal. 242-243.


Contoh Kutipan langsung kurang dari 3 baris:

…………. (Sanit, 1985: 25) ” Demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yang ideal pada hakekatnya dibangun oleh tiga nilai yang ideal yaitu: kemerdekaan (freedom), persamaan (equality) dan keadilan (justice)”.

………….” Demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yang ideal pada hakekatnya dibangun oleh tiga nilai yang ideal yaitu: kemerdekaan (freedom), persamaan (equality) dan keadilan keadilan (justice).[2]

Foot note: [1] Arbi Sanit, Perwakilan Pilitik di Indonesia, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 25.

Apter menjelaskan bahwa partisipasi legislator dalam rangka perumusan peraturan perundang-undangan bahwa ”….lembaga legislatif dapat melakukan peninjauan, mengkritik, mengusulkan perubahan, memperbaiki dan menolak undang-undang.”[3]


Foot note: [1]David.,E.Apter, Pengantar Analisa Politik ( Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 45. (Terjemahan)

Contoh kutipan tidak langsung:


Perwakilan politik rakyat terdapat baik di tingkat pemerintah pusat (Central Government) maupun pada pemerintah daerah (Local Government). Baik di pusat maupun di daerah, perwakilan politik pada lembaga legislatif memiliki fungsi dan peranan yang sama, yaitu bagaimana mampu mengemban kepercayaan dari rakyat yang telah menyerahkan kekuasaannya kepada ‘wakil’ di lembaga perwakilan (legislatif) melalui fungsinya yang dilengkapi dengan hak-hak sebagai anggota lembaga perwakilan. Steven menguraikan bahwa terdapat dua fungsi badan legislative yaitu pembuatan Undang-ndang dan Perwakilan Politik. Namun scara lebih sempit , dapat dijalankan fungsi penyusunan anggaran, impeachment, kerja sosial dan pengawasan.[4]

Foot note : [1]Steven A. Peterson & Thomas H. Rasmussen, State and Local Politiks,(New York, Mc Graw-Hill’s Core Books, 1994), hal 102.


[1] Arbi Sanit, op.cit.hal. 242-243.
[2] Arbi Sanit, Perwakilan Pilitik di Indonesia, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 25.
[3]David.,E.Apter, Pengantar Analisa Politik ( Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 45. (Terjemahan)
[4]Steven A. Peterson & Thomas H. Rasmussen, State and Local Politiks,(New York, Mc Graw-Hill’s Core Books, 1994), hal 102.

CONTOH PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
Pelaksanaan Fungsi Legislatif DPRD Kota Bekasi :
( Perumusan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2000 )

Untuk Pejabat/Pengurus LSM Lokal Kota Bekasi :
Tempat Wawancara : ………………………………..
Waktu Wawancara : ………………………………..

1. Menurut pengamatan Bapak/Ibu apakah DPRD Kota Bekasi telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik? Jelaskan……………………………………………
2. Pada Perumusan dan Penetapan APBD Tahun 2000, apakah lembaga Bapak/Ibu diundang untuk dimintai masukannya? Jika ya, mohon dijelaskan bentuk masukan yang Bapak/Ibu berikan…………..
3. Menurut pengamatan Bapak/ibu apakah APBD tahun 2000 sudah mencerminkan apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat Bekasi? Jelaskan…………………
4. Jika menurut pengamatan Bapak/Ibu ternyata APBD tahun 2000 tidak berpihak kepada mayoritas kebutuhan masyarakat, usaha apa yang dilakukan oleh lembaga bapak/ibu? Jelaskan…………………
5. Menurut pengamatan Bapak/Ibu apakah anggota DPRD Kota Bekasi sekarang sudah merepresentasikan berbagai lapisan masyarakat Kota Bekasi? Jelaskan………………
6. Bila dilihat dari kemampuan anggota DPRD, apakah mereka sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi wakil rakyat dalam merumuskan dan menetapkan peraturan daerah? Jelaskan…………………………
7. Menurut pengamatan Bapak/Ibu apakah latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan anggota DPRD sebelumnya berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan dan fungsinya sebagai anggota DPRD? Jelaskan…………………………

Thursday, November 6, 2008

CARA PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

A. Syarat Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Secara umum, penulisan karya tulis ilmiah harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat tersebut adalah : prinsip ilmiah dan tata tulis baku.
Prinsip-prinsip yang menjadi syarat penulisan karya tulis ilmiahtersebut mencakup:

A.1. Objektifitas

Prinsip ini berhubungan dengan sikap penulis. Dalam hal ini, penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatnya. Sehingga hasil tulisannya dapat dipertanggumg jawabkan berdasarkan data yang ada.

A.2. Pola berfikir dedukatif-induktif

Dalam mengemukakan atau menarik kesimpialan, penulis harus menggunakan pola pikir yang logis (runtut dan nalar). Ada dua pola berpikir logis yaitu : deduktif dan induktif. Pola berpikir deduktif betolak dari teori atau hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus. Sebaliknya, pola berpikir induktif bertolak dari hal yang khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum (menghasilkan suatu teori).

A.3. Sistematika

Karaya tulis ilmiah harus disusun secara sistematis, artinya menuruti alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulannya.
Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya, masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Tata tulis baku ini diperlukan karena :

Dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian.
Memudahkan penilaian atu pertanggungjawabannya, dan
Mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali.

2. Petunjuk umum Penulisan karya tulis ilmiah

Ada beberapa petunjuk umum yang dapat digunakan dalam perumusan judul, kutipan ,sumber kutipan, catatan kaki, dan daftar kepustakaan.

2.1 Judul

Judul harus dapat memberikan gambaran tentang isi tulisan yang disajikan. Oleh karena itu, judul harus mencakup masalah pokok serta hal-hal penting yang ingin ditonjolkan. Meskipun demikian, judul tetap dirumuskan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Apabila ternyata judul terlalu panjang, dapat dibagi dua kalimat : bagian prtama menunjukan pokok persoalan, dan bagian kedua berupa anak judul yang menerangkan pokok persoalan. Kata-kata inti harus dipilih, sehingga keseluruhan isi terwakili.

2.2. Kutipan
Kutipan merupakan penulisan kembali pendapat atau hasil karya penulis lain, baik langsung atau tidak langsung. Kutipan harus ditulis sesuai aslinya beserta sumbernya. Pada umumnya, kutpan dibedakan menjadi dua, yaitu : kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.


2.2.1. Kutipan langsung

Kutipan langsung ditulis persis sama dengan aslinya (baik kata, ejaan,maupun tanda bacanya). Kutipan semacam ini biasanya diperlukan untuk mengutip : rumus, peraturan hukum , surat keputusan, peribahasa, definisi, dan lain-lain. Secara umum kutipan langsung dibedakan menjadi dua yaitu : kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung yang pendek tidak lebih dari tiga baris, dituliskan langsung dalam kalimat penulis diantara tanda petik (“…”) dan perubahan spasi.

Contoh kutipan langsung pendek:

Dalam memperkirakan distribusi pendapatan usaha tani akan digunakan pendekatan akuntansi, yakni “menghitung distribusi penadapatan usaha tani diantara para penerima pendapatan dan diantara faktor-faktor produksi”.

Sedangkan kutipan langsung yang panjang, lebih dari tiga baris, dituliskan tersendiri dalam alinea baru dengan perubahan spasi. Baris pertama kutipan dituliskan pada ketukan ke delapan dari margin kiri, baris berikutnya dimulai pada ketukan ke-lima dari margin kiri.

Usahakan agar kutipan tidak melebihi setengah halaman. Apabila kutipan langsung panjangnya lebih dari setengah halaman, sebaiknya dimasukan kedalam lampiran. Untuk mmengadakan koreksi kutipan langsung, penulis dapat mencantumkan koreksianya langsung dibelakang kata yang dikoreksi dalam tanda kurung siku […].

2.2.2. Kutipan tak langsung

Kutipan tak langsung ini merupakan uraian penulis (dengan kata-kata sendiri) berdasarkan pendapat atau hasil karya penulis lain. Meskipun kutipan tak langsung ini memenggunakan uraian kata penulis sendiri, tetapi pendapat pribadi tidak boleh dikemukakan didalamnya.Penulisan kutipan tak langsung ini dilakukan tanpa menggunakan tanda ptikdan spasi. Jadi, dapat langsung dimasukan dalam tulisan penulis. Sebaiknya, kutipan tak langsung diambil dari suatu sumber saja. Akan tetapi, apabila pengambilan dari dua sumber atau lebuh tidak dapat dihindari,
Penulis harus menyelaraskan kedalam satu alinea sehingga terjadi kutipan tunggal nada. Sumber asal kutipan dapat dituliskan langsung dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit buku, dan halaman bukunya. Akan tetapi dapat juga ditulisakan nomor urut kutipan yang dicantumkan setelah kutipan selesai dan nama buku, pengarang, tahun terbit buku, serta halaman bukunya dituliskan pada catatan kaki.

2.3. Catatan kaki

Catatan kaki dapat berisi : sumber kutipan atau penjelasan yang membantu memperjelas tulisan. Penjelasan tambahan ini hendaknya ditulis selengkap mungkin, tetapi tidak terlalu panjang.
Catatan kaki dituliskan di bagian bawah halaman, dengan garis pemisah antara tulisan dengan garis pemisah juga diberi jarak 2 x 2 spasi. Kemudian penulisan catatan kaki dimulai pada ketukan ke delapan dati margin kiri dengan jarak spasi satu.
Sumber kutipan dapat berasal dari : buku, majalah, jurnal, surat kabar, makalah maupun pernyataan langsung. Cara penulisannya dalam catatan kaki pada umumnya sama, yaitu harus dicantumkan nama pengarang, judul karangan, kota dan nama penerbit tahun terbit , serta halaman kutipan. Penulisan sumber kutipan yang muncul berulang kali dapat disingkat dengan beberapa istilah, seperti : ibid, op.cit., loc.cit., dengan catatan, penulisan sumber tersebut dilakukan secara lengkap pada pemunculannya petama kali.

2.3.1. Ibid

Ibid merupakan singkatan dari kata ibidem, yang berarti pada tempat yang sama. Singkatan ini dipergunakan jika pada halaman yang sama terdapat dua kutipan atau lebih, dari sumber yang sama dan penulisannya tidak diselingi oleh sumber kutipan yang lain. Penulisan ibid diikuti dengan dengan nomor halaman bila kutipan berasal dari halaman yang berbeda.

2.3.2. op.cit.

Op.cit merupakan singkatan dari kata latin opere citato, yang berarti dalam karya yang telah dikuitp terdahulu. Singkatan ini digunakan apabila pada halaman yang sama terdapat dua kutipan atau lebi, dari sumber yang sama tetapi penulisannya diselingi oleh kutipan yang lain. Penulisan op.cit. dilakukan dengan mencantumkan : nama pengarang , op.cit., dan nomor halaman.

2.3.3. loc.cit

Loc.cit merupakan singkatan dari kata latin loco citato, yangberarti pada tempat yang telah disebut. Singktan ini digunakan apabila dalam halamanterdapat kutipan yang telah pernah dikutip, dengan nomor halaman kutipan yang sama. Penulisan loc.cit. dilakukan dengan mencantumkan : nama pengarang, loc.cit.


2.4. Daftar Kepustakaan

Daftar kepustakaan berisi semua sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan. Daftar ini berguna sebagai petunjuk sumber ilmiah lain yang dikutp oleh penulis.selain itu, daftar kepustakaan dapat dijadikan pendukung pendapat penulis dan bahan rujukan yang digunakan pembaca untuk pendalaman. Cara penulisan daftar kepustakaan yaitu sebagai berikut :
disusun satu spasi, dengan baris pertama dimulai dari margin kiri dan baris berikutnya (untuk kepustakaan yang sama) diketik mulai pada ketukan kelima.
dicantumkan: nama pengarang, judul kepustakaan, kota dan nama penerbit, serta tahu terbit.
a. Dari Bahan Buku:
a.1. Oleh Satu Pengarang
Budiono, Teori Pertumbubuhan Ekonomi, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1982.

a.2. Dua Pengarang
Nasoetion, A.H., dan Barizi, Metoda Statistika, Jakarta: PT. Gramedia, 1975.

a.3. Tiga Pengarang
Heiddjrahman R., Sukanto R., dan Irawan, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1980.

a.4. Lebih dari Tiga Pengarang
Selltiz, Claire et. Al., Research Methods in Social Relations, New York: Holt, Rinehart, Winston, 1959.



a.5. Pengarang Sama
Djarwanto Ps., Statistik Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1982.
-----------------, Pengantar Akuntansi, Yogyakarta: Penerbit Ananda, 1982.

a.6. Tanpa Pengarang
Author’s Guid, Englewood Cliffs, H.J., Prentice-Hall, 1975.

a.7. Buku Berseri dan Berjilid
Kroef, Van der, Indonesia in the Modern World, Part I, Bandung: Rasa Baru, 1954.

a.8. Buku Terjemahan, Saduran atau Suntingan
Faried Wijaya (Penerjemah), Teori dan Soal-soal Teori Ekonomi Makro, Bagian I, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1978.

2. Bahan dari Penerbitan Pemerintah, Lembaga, dan Organisasi lainnya

R.I., Departemen Penerangan, Masalah Pertanian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi, Penjelasan Pemerintah di depan Sidang Komisi IV DPR, Seri Siaran Khusus, Jakarta: Percetakan Negara, 1976.


3. Surat Kabar

Adil, Surakarta, 25 April 1973.
Kompas, Jakarta, 14 November 1983.

4. Jurnal, Buletin, Majalah, dan Penerbitan Berkala

Slamet Soeseno, “Para Wisatawan Berbulu”, Intisari, 222 (Januari 1982), hlm. 84-91.

5. Hasil Penelitian
Mubyarto, Irawan, dan Djamasri Adenan, Identifikasi Sektor-sektor Strategi dalam Pembangunan Jawa Tengah, Kerjasama Bappemda Propinsi Jawa Tengah dengan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1973.

6. Kertas Kerja Diskusi Panel, Seminar, dan Lokakarya
Faried Wijaya, “Survey Identifikasi Masalah-masalah Industri Kecil dan Industri Kerajinan Rakyat di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” makalah pada Seminar Industrialisasi Pedesaan, Yogyakarta, 22 – 24 Desember 1977.

7. Bahan tak diterbitkan (Mimeographed)
“Perkembangan Sektor Pertanian 1971/1972,” Jakarta: Departemen Pertanian, 1972. (Miemeographed)

8. Bahan dari Skripsi, Tesis dan Disertasi
Djarwanto, “Masalah Distribusi dan Pengangkutan Gula, pada Pabrik Gula Mojo-Solo Timur,” Skripsi sarjana tak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1967.

9. Artikel dalam Ensiklopedia
Banta, Richard E., “New Harmony,” Encyclopedia Britanica, 1968, ed., vol. 15, hlm.305.

Catatan: Sumber Bacaan dari Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian (Buku Panduan Mahasiswa), Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pstaka, 1995.

ANALISIS DATA DAN PENAFSIRAN HASIL ANALISIS

Analisa Data

Proses selanjutnya setelah pengolahan data adalah analisa data . Tujuan analisa data ini adalah untuk menyederhanakan, sehingga mudah ditafsirkan. Ada dua cara yang dipergunakan dalam analisa data, yaitu: analisa nonstatistik dan analisa statistik.

Analisa nonstatistik sesuai untuk data kualitatif. Analisa ini tidak dilakukan perhitungan statistik. Kegiatan analisa data dengan cara ini dilakukan dengan membaca data.

Analisa statistik sesuai untuk data kuantitatif. Dalam analisa statistik ini dipergunakan perhitungan statistik untuk membaca data yang telah diolah. Sesuai dengan pembagian statistik, analisa statistik dibagi menjadi dua, yaitu: analisa statistik deskriptif dan analisa statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif memberikan fakta mengenai objek penelitian tanpa memberi penilaian. Jadi, analisa deskriptif ini hanya bersifat memaparkan saja. Sebaliknya, analisa statistik inferensial memberikan penilaian terhadap objek yang diteliti.

Penafsiran hasil Analisis

Setelah data seselsai dianalisis, kegiatan yang harus dilakukan adalah menafsirkan hasil analisis tersebut. Penafsiran hasil analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan hipotesis yang telah dirumuskan dengan hasil analisis yang didapat. Dengan demikian, peneliti akhirnya memperoleh kesimpulan pokok, yaitu menerima atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan.

Dalam melaksanakan penafsiran ini, peneliti juga perlu memeriksa kembali langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penelitian. Langkah ini berguna untuk melihat kesahihan hasil penafsiran. Apabila semua langkah penelitian telah dilakukan dengan tepat, kesahihan hasil penafsiran dapat dijamin dan hasil penelitian dapat digunakan untuk keperluan pemecahan masalah praktis yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Sebaliknya, jika ternyata langkah penelitian tidak dilakukan dengan tepat, hasil penelitian tidak dijamin kesahihannya. Dalam hal ini, peneliti harus bersikap terbuka dengan menjelaskan semua langkah yang telah dilakukan sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment